"Saya belum melihat surat itu yak, tapi kalau yg lain saya enggak tau, tapi saya belum melihat surat yang disebut sanksi pertama dan terakhir. Sampai hari ini saya belum melihat. Saya enggak tahu kalau saya dikirimi mungkin belum sampai ke saya, tapi sampai hari ini saya belum membaca atau melihat," kata Johan kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (1/11/2022).
Dikabarkan bahwa ia justru mempertanyakan sanksi berat dan terakhir yang diberikan DPP PDIP melalui Badan Kehormatan kepadanya soal aktivitas Dewan Kolonel tersebut.
“Saya salah apa? Pertanyaannya kenapa saya musti dipanggil, salah saya apa? Kamu anggap saya salah enggak?" kata Johan.
Dia mengatakan bahwa Dewan Kolonel hanyalah sekumpulan kader yang ada di fraksi PDIP yang ingin membantu Puan Maharani mensosialisasikan kerja-kerjanya dan capain-capaiannya.
Dewan Kolonel, dikatakan Johan, juga tidak dibentuk oleh fraksi maupun partai itu sendiri
"Ini bulan organisasi kok. Ini kumpulan kader-kader dari fraksi PDIP yang ingin mensosialisasikan Mba Puan kepada publik, dan ini tak dimaksudkan juga menyerang Ganjar Pranowo, anggak ada hubungannya," kata Johan
Legislator Komisi III DPR RI itu justru merasa senang lantaran PDIP punya banyak tokoh dengan elektabilitas tinggi.
"Tapi ini soal pilihan kan? Boleh dong saya memilih, mendukung, atau mensosialisasikan Mba Puan. Boleh juga saya tak menyalahkan baik yang di eksternal maupun di internal untuk favoritisme itu ke Ganjar ya enggak apa-apa" kata Johan.
Karena itulah, jika hendak mencari tahu alasan soal dirinya disanksi, Johan mempersilakan agar Sekjen PDIP yang memberi penjelasan.
"Kalau nanya soal teguran dan sebagainya, silakan tanya ke Pak Sekjen, tanya saja, salahnya saya, melanggar ADART? Tanya aja, saya hanya kader biasa yang anggota fraksi PDIP ingin membantu Mbak Puan yang juga Ketua DPR RI kita untuk mensosialisasikan ke bawah, sambil ya tentu untul partai juga," pungkasnya. (duniaoberita/Tribunnews)
