DUNIAOBERITA.COM

Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, siapapun yang menuduh ijazahnya palsu, maka orang itu sendirilah yang harus membuktikan. Jokowi menyatakan, dirinya menanti ada orang yang bisa membuktikan ijazah palsu tersebut. Hal tersebut disampaikan Jokowi dalam wawancara eksklusif bersama Kompas TV di kediamannya, Solo, Jawa Tengah, Selasa (9/12/2025).  "Ya ini kan sebuah isu yang sudah 4 tahunan dibicarakan, dan sebetulnya sudah 4 tahun diam tidak banyak menanggapi, karena tahu ijazahnya saya pegang gitu loh. Tetapi saya tidak menyampaikan kepada publik ijazah itu," kata Jokowi. "Karena yang pertama, ada aduan ke Bareskrim. Yang kedua, saya dituduh ijazah saya palsu. Artinya yang menuduh itu yang harus membuktikan. Dalam hukum acara, siapa yang menuduh, itu yang harus membuktikan. Itu yang saya tunggu, itu coba dibuktikannya seperti apa," sambung dia. Menurut Jokowi, alangkah lebih baik jika pembuktian ijazahnya palsu atau asli dilakukan di pengadi...

Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kantor Wilayah (Kanwil) Jawa Tengah I menangkap tiga orang pengusaha yang memanipulasi kewajiban perpajakannya hingga berpotensi merugikan negara secara total hingga Rp 11,1 miliar. Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kanwil DJP Jawa Tengah I telah menyerahkan tiga tersangka tindak pidana di bidang perpajakan itu Kejaksaan Negeri Semarang, Selasa (9/12/2025). Tiga tersangka ini berinisial RH, KH, dan MM. "Kami sangat menyayangkan terjadinya lagi tindak pidana perpajakan yang dilakukan oleh wajib pajak, kami berharap hal ini dapat menjadi pelajaran bersama dan peringatan agar wajib pajak tidak coba-coba melakukan pelanggaran serupa," kata Kepala Kanwil DJP Jawa Tengah I, Nurbaeti Munawaroh melalui siaran pers, dikutip Rabu (10/12/2025). Penyerahan tersangka (P-22) ini dilakukan setelah berkas perkara penyidikan dinyatakan lengkap (P-21). Penyerahan tanggung jawab atas tersangka beserta barang bukti (P-22) ini disaksikan oleh tim dar...

Kementerian Kehutanan (Kemenhut) RI mengatakan, kayu gelondongan yang ditemukan di Pesisir Barat, Lampung, tidak berasal dari arus banjir yang melanda di tiga provinsi Sumatera.  Direktur Iuran dan Penatausahaan Hasil Hutan di Direktorat Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (PHL) Kemenhut Ade Mukadi menegaskan hal ini berdasarkan pemeriksaan Polda Lampung dan Balai PHL Lampung. "Kayu yang ditemukan di Lampung bukan kayu hanyut akibat banjir di Sumatera," kata Ade Mukadi dalam keterangan tertulis, Selasa (9/12/2025). Ade menjelaskan, tumpukan kayu dengan stiker Kemenhut yang terdampar di Pesisir Barat itu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu PT Minas Pagai Lumber. Menurutnya, perusahaan itu sudah mengantongi izin Menteri Kehutanan atas areal hutan produksi melalui izin SK.550/1995 tanggal 11 Oktober 1995 dan telah dilakukan perpanjangan di tahun 2013 sesuai SK.502/Menhut-II/2013 tanggal 18 Juli 2013.  "Kayu berasal dari kecelakaan kapal tugboat kayu dari P...

Bupati Aceh Selatan , Mirwan MS mengklaim menerima dengan lapang dada keputusan sanksi dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri) yang menetapkan dirinya berstatus nonaktif selama tiga bulan usai 'kabur' umrah saat rakyatnya dikepung bencana  banjir  dan longsor. Mirwan mengatakan keputusan tersebut menjadi pelajaran penting baginya untuk meningkatkan profesionalisme, serta memperkuat kualitas pelayanan publik ke depan. "Kita berharap keadaan segera kembali kondusif agar pelayanan kepada masyarakat, penanganan bencana, dan agenda pembangunan daerah dapat terus berjalan tanpa hambatan," ungkap Mirwan dalam keterangannya, Selasa (9/12) malam. Mirwan juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat Indonesia, khususnya warga Aceh dan Aceh Selatan, atas kegaduhan yang terjadi dalam beberapa waktu terakhir. Ia mengajak seluruh masyarakat, tokoh agama dan pemuda untuk menjaga suasana damai serta bersama-sama mendukung percepatan penanganan bencana di Aceh Selatan m...

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) menerima kunjungan Kamar Dagang Hainan pada Minggu (07/12/2025). Kunjungan ini bertujuan untuk melihat langsung perkembangan pembangunan IKN serta mendapatkan penjelasan mengenai peluang investasi di IKN. Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Manajemen dan Strategi Konstruksi, Danis Hidayat Sumadilaga menyampaikan bahwa pembangunan IKN diarahkan untuk mewujudkan target sebagai ibu kota politik Indonesia pada 2028. "Kita punya target pada 2028 Presiden akan mengumumkan sebagai ibu kota politik. Pada Desember ini hingga akhir 2027 kami juga sedang membangun kawasan legislatif dan yudikatif agar pada tahun 2028 siap menjadi ibu kota politik," ungkap Danis dalam keterangan tertulisnya. Danis menambahkan bahwa pembangunan IKN berlangsung dalam lima tahapan hingga 2045. Saat ini pembangunan berfokus di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A. Kegiatan konstruksi juga mulai bergerak ke KIPP 1B dan 1C. Sementara itu, Wakil Ketua Kamar Da...

Anggota Komisi I DPR RI, Endipat Wijaya, menyinggung pihak yang datang sekali ke wilayah bencana  Sumatra  tetapi merasa yang paling bekerja. Dia membandingkan informasi bantuan pemerintah dengan donasi Rp10 miliar warga untuk  korban  banjir  longsor Sumatera. Ia mengklaim pemerintah sudah memberikan bantuan yang maksimal di wilayah terdampak. "Orang yang cuma datang sekali seolah-olah paling bekerja di Aceh, padahal negara udah hadir dari awal. Ada orang baru datang, baru bikin satu posko ngomong pemerintah enggak ada. Padahal pemerintah udah bikin ratusan posko di sana," katanya dalam Rapat Kerja Komisi I dengan Menkomdigi Meutya Hafid di DPR, Senayan, Jakarta, mengutip  detikcom , Senin (8/12). Ia berharap Kementerian Komunikasi dan Digital (Komdigi) bisa menggencarkan informasi kerja pemerintah. Endipat lantas menyinggung bantuan ke korban bencana dari pemerintah yang nilainya triliunan. "Jadi yang kira-kira seperti...